TIDENG PALE — Kepala Bidang Sosial DSP3APMD Tana Tidung Bernince menyebut stok bantuan pangan Kemensos terakhir dipakai untuk korban kebakaran di Jalan Jenderal Sudirman, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, pada Agustus lalu. Bantuan makanan siap saji ikut terkuras dalam penanganan kejadian itu.
Kondisi tersebut membuat dinas mengajukan anggaran cadangan melalui perubahan APBD. Nilainya sekitar Rp 25 juta untuk menyediakan 60 hingga 70 paket bantuan pangan.
Kebakaran Agustus Jadi Pemakaian Terakhir Stok Kemensos
Bernince menyampaikan hal itu di Tideng Pale, Kamis (5/11). Menurutnya, bantuan pangan adalah kebutuhan paling mendesak begitu bencana terjadi.
"Kalau bantuan pangan dari Kemensos, stoknya sudah habis untuk penanganan kebakaran di Jalan Jenderal Sudirman termasuk bantuan makanan siap saji sudah habis. Karena itu, untuk berjaga-jaga, kami mengusulkan anggaran melalui perubahan sebagai bentuk antisipasi," ujarnya.
Pengajuan anggaran itu masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. DSP3APMD menargetkan paket cadangan siap dipakai begitu ada kejadian darurat di wilayah kabupaten paling utara Kalimantan Utara tersebut.
60-70 Paket untuk Menutup Kekosongan Sebelum Bantuan Pusat Turun
Jumlah 60 hingga 70 paket dipilih dengan pertimbangan kecepatan penyaluran. Cadangan ini dipakai untuk membantu warga terdampak sambil menunggu dukungan Kemensos pada tahun anggaran berikutnya.
Bernince menegaskan, tanpa stok cadangan, penanganan awal bencana bergantung sepenuhnya pada bantuan yang datang belakangan. Padahal kebutuhan pangan korban biasanya muncul pada jam-jam pertama setelah kejadian.
DSP3APMD Sudah Koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Utara
Selain menyiapkan anggaran sendiri, dinas telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara soal dukungan logistik. Koordinasi ini menjadi jalur kedua jika kebutuhan di lapangan melebihi kapasitas stok kabupaten.
Dua jalur itu dinilai penting karena Tana Tidung menghadapi risiko kebakaran permukiman dan bencana lain yang datangnya sulit diprediksi. Kesiapan logistik di tingkat kabupaten menjadi penentu kecepatan respons.
