TARAKAN — Dialog Nelayan yang diinisiasi KNTI Kalimantan Utara menjadi ruang bagi nelayan tradisional Tarakan untuk menyampaikan hambatan yang selama ini mereka hadapi di lapangan. Selain keterbatasan modal usaha, penyaluran BBM bersubsidi dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional melaut.
Seorang nelayan peserta dialog, Markus, menyebut pertemuan itu penting untuk menjembatani persoalan nelayan dengan para pemangku kepentingan. "Pertemuan ini menjadi ajang yang sangat penting antara kami, para nelayan, dengan berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.
Modal Melaut Belum Mudah Diakses
Kebutuhan modal nelayan mencakup pembelian BBM hingga perlengkapan lain selama melaut. Ketika pembiayaan formal belum optimal dimanfaatkan, ketergantungan kepada tengkulak pun menguat dan perlu dicarikan jalan keluarnya.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tarakan mengakui pelatihan bagi koperasi dan pelaku usaha perikanan masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Program kredit Tarakan Hibah yang berjalan sejak Mei 2025 dengan pinjaman Rp 5 juta hingga Rp 10 juta dan bunga rendah juga dinilai belum secara khusus menyasar koperasi nelayan. Persyaratan administrasi masih menjadi kendala dalam mengakses program tersebut.
Markus menegaskan hambatan yang muncul bukan sekadar soal program, melainkan menyangkut kemudahan nelayan memperoleh dukungan usaha. "Itu beberapa kendala nyata yang kami hadapi di lapangan selama ini," katanya.
KUR BRI Jadi Alternatif, Bunga 3 Persen untuk Super Mikro
Bank Rakyat Indonesia menawarkan Kredit Usaha Rakyat sebagai alternatif pembiayaan modal kerja nelayan, termasuk untuk pembelian BBM operasional. Skema yang disampaikan meliputi KUR Super Mikro dengan plafon Rp 1 juta hingga Rp 10 juta dan suku bunga 3 persen, serta KUR Mikro hingga Rp 100 juta dengan bunga 6 persen.
Persyaratan dasar mencakup usaha yang telah berjalan minimal enam bulan, Nomor Induk Berusaha atau surat keterangan usaha, serta KTP elektronik. Pihak perbankan menyatakan sektor perikanan menjadi salah satu prioritas penyaluran KUR, dengan fasilitasi pembiayaan bagi nelayan di kawasan Selumit Pantai hingga Lingkas Ujung.
Dua SPBN Baru di Pantai Amal dan Jalan Senudin
PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan rencana pembangunan dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan baru di kawasan Pantai Amal dan Jalan Senudin. Penambahan itu direncanakan melengkapi fasilitas yang ada sehingga Tarakan memiliki total empat titik SPBN resmi.
Kehadiran fasilitas baru diharapkan memperluas akses nelayan terhadap BBM, terutama untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Terkait kuota, penyaluran BBM bersubsidi disebut tetap mengikuti alokasi pemerintah pusat, tanpa indikasi pemangkasan.
Pembelian BBM menggunakan jeriken tetap dibatasi sesuai ketentuan berlaku. Kelompok yang dapat mengaksesnya mencakup kapal nelayan berkapasitas hingga 5 gross tonnage, kapal terdaftar hingga 30 GT, serta pembudidaya ikan skala kecil yang memiliki izin resmi.
Prosedur dan Pengawasan Jadi Kunci
Persoalan permodalan dan distribusi BBM menunjukkan kebutuhan nelayan tidak cukup dijawab dengan penambahan fasilitas atau penawaran kredit semata. Kemudahan prosedur, ketepatan penerima manfaat, dan pengawasan distribusi menjadi bagian penting agar dukungan yang tersedia benar-benar dapat diakses nelayan tradisional.
Dialog tersebut diharapkan mempertemukan kebutuhan nelayan dengan kebijakan pemerintah, perbankan, dan penyedia BBM. Dengan akses modal yang lebih terbuka serta distribusi BBM yang tepat sasaran, nelayan di Tarakan diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan mengembangkan usaha secara lebih mandiri.
