TANJUNG SELOR — Kenaikan IPH Kaltara sebesar 3,10 persen pada pekan keempat Oktober 2026 menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Denny Harianto menilai angka itu memberi sinyal agar pemerintah daerah tidak lengah menjaga harga di pasaran.
Strategi 4K yang diminta dijalankan mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurut Denny, empat langkah itu penting agar gejolak harga bisa diantisipasi dan inflasi tetap terkendali.
Denny menegaskan menjaga harga kebutuhan pokok bukan sekadar urusan angka inflasi. Persoalan itu berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Ini penting untuk kita lakukan agar gejolak harga dapat diantisipasi dan inflasi tetap terkendali," ujar Sekprov.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik September 2026, inflasi Kaltara secara tahun kalender tercatat 1,82 persen. Angka itu masih terkendali, tetapi menurut Denny tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Kenaikan IPH Oktober dinilai perlu mendapat perhatian serius karena menunjukkan adanya tekanan harga pada sejumlah komoditas. Denny meminta jajarannya bergerak cepat begitu harga mulai naik.
"Jangan sampai kita merasa aman hanya karena inflasi masih terkendali. Ketika harga mulai naik, kita harus segera mencari penyebabnya dan mengambil langkah penanganan di lapangan," kata Sekprov.
Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui rapat dan koordinasi di atas kertas. Pemerintah daerah perlu memastikan langkah yang disepakati benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
HLM TPID se-Kaltara di Tanjung Selor menjadi forum penyelarasan kebijakan antarinstansi di kabupaten dan kota. Hasil rapat diharapkan ditindaklanjuti dengan operasi pasar, pemantauan stok, dan pengecekan jalur distribusi di lapangan.