TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang secara khusus meminta elemen pekerja dan pengusaha untuk mempererat kerja sama pada momentum May Day 2026. Pertemuan tersebut dikemas dalam format diskusi publik yang berlangsung santai di D-Kafetaria Coffee, Jalan Lembasung, Jumat (1/5).
Peringatan tahun ini mengusung tema "Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja". Zainal menegaskan bahwa ekosistem ketenagakerjaan yang sehat hanya bisa terwujud melalui sistem yang produktif sekaligus adil bagi semua pihak.
“Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang produktif dan adil,” kata Zainal.
Gubernur Kaltara memandang buruh sebagai aset utama dalam pembangunan daerah. Tanpa peran aktif pekerja, roda perekonomian di provinsi ke-34 ini mustahil bisa bergerak maju secara berkelanjutan.
Zainal juga menggaungkan semangat "Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama". Slogan ini menjadi pengingat bahwa pemerintah, pemilik modal, dan buruh sebenarnya memiliki visi yang sama dalam mendorong pertumbuhan industri daerah.
Pemprov Kaltara menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penciptaan hubungan industrial yang lebih harmonis di lapangan.
Salah satu poin krusial yang disinggung Gubernur adalah urgensi keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di wilayah Kalimantan Utara. Selama ini, penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dinilai memerlukan efisiensi waktu dan akses yang lebih dekat.
Usulan pembentukan PHI tersebut telah diajukan secara resmi kepada Mahkamah Agung sejak tahun 2022. Keberadaan lembaga peradilan ini dianggap mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan industri di Kaltara.
“Kehadiran PHI sangat dibutuhkan agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan bisa lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal mengapresiasi kaum buruh yang memilih jalur diskusi publik untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, duduk bersama di meja perundingan jauh lebih efektif dalam merumuskan solusi konkret dibandingkan melakukan aksi di jalanan.
“Daripada di jalan, lebih baik kita duduk bersama, diskusi. Apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara kita, pemerintah akan memfasilitasi dan mengawal,” tegas Zainal.
Pemerintah berharap pola komunikasi terbuka seperti ini terus terjaga. Melalui dialog intensif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif sekaligus menjamin hak-hak dasar buruh di seluruh wilayah Kaltara.