MAHAKAM ULU — Rombongan Wagub Kaltara beberapa kali terjebak kubangan lumpur dan harus saling menarik kendaraan untuk bisa melanjutkan perjalanan. Medan ekstrem di ruas jalan milik PT Adindo itu menjadi potret nyata tantangan distribusi barang dan mobilitas warga di kawasan perbatasan dua provinsi.
Kondisi jalan yang rusak parah bukan sekadar soal kenyamanan. Bagi warga di perbatasan, akses buruk berarti ongkos angkut membengkak dan harga kebutuhan pokok melambung. Pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah itu paling merasakan dampaknya.
Pemerintah Provinsi Kaltara menilai infrastruktur jalan yang memadai menjadi kunci membuka pertumbuhan ekonomi di kawasan yang selama ini terisolasi. Tanpa perbaikan, distribusi barang dari dan ke perbatasan terus tersendat.
Ingkong Ala mengatakan data dari peninjauan langsung ini akan menjadi dasar evaluasi Pemprov Kaltara. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
“Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” kata Ingkong dalam keterangan yang diterima di Mahakam Ulu.
Wagub berharap kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan jalan akses perbatasan. Ia ingin konektivitas Kaltara-Kaltim tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat.
“Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.
Pemprov Kaltara menegaskan komitmen mengawal peningkatan konektivitas wilayah perbatasan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan. Tanpa akses yang layak, warga di perbatasan terus membayar mahal untuk kebutuhan sehari-hari.