TANA TIDUNG — Bupati Kabupaten Tana Tidung Ibrahim Ali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan daerah yang masih dalam tahap pengembangan.
Konsultasi tersebut menyasar sejumlah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Mulai dari penataan organisasi perangkat daerah hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tana Tidung.
Dalam pertemuan itu, Bupati Ibrahim Ali menyampaikan sejumlah kendala klasik yang dihadapi daerah penyangga ibu kota provinsi ini. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel ASN yang berimbas pada beban kerja dan efektivitas pelayanan.
Pihaknya juga mendiskusikan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ramping namun tetap optimal. Hal ini penting mengingat Tana Tidung memiliki karakteristik geografis yang tersebar dengan akses antarwilayah yang masih terbatas.
Penguatan kelembagaan ini secara langsung akan memengaruhi kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan hingga desa. Warga di 5 kecamatan dan 27 desa/kelurahan di Tana Tidung selama ini kerap mengeluhkan lambatnya proses administrasi kependudukan dan perizinan.
Dengan adanya koordinasi ini, Pemkab Tana Tidung menargetkan percepatan digitalisasi layanan. Termasuk integrasi data kependudukan dengan sistem nasional yang dikelola Kemendagri.
Meski belum ada jadwal pasti, Bupati Ibrahim Ali menegaskan bahwa hasil konsultasi akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda) tentang organisasi perangkat daerah. Proses ini diperkirakan rampung dalam beberapa bulan ke depan setelah melalui pembahasan dengan DPRD setempat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur birokrasi. Daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Bulungan pada 2007 ini memang masih terus berbenah di berbagai sektor.
Setelah konsultasi di tingkat pusat, Pemkab Tana Tidung akan menggelar rapat koordinasi internal untuk menyusun peta jalan reformasi birokrasi. Bupati juga berencana mengundang konsultan dari Kemendagri untuk melakukan pendampingan teknis secara langsung di lapangan.
Langkah serupa juga akan dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik yang bersumber dari APBN. Tujuannya agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Tana Tidung.