TARAKAN — Prosesi pengukuhan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia untuk empat kabupaten di Kalimantan Utara berlangsung di Tarakan, Sabtu (11/7/2026). Ketua DPW Jufri Budiman memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan yang disaksikan oleh jajaran pimpinan pusat.
Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, turut hadir memantau jalannya pelantikan. Kehadirannya memberikan legitimasi penuh terhadap kepengurusan baru di Bumi Benuanta tersebut.
Usai prosesi pelantikan, Jufri Budiman memberikan instruksi tegas kepada seluruh ketua dan pengurus DPD yang baru dikukuhkan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab yang diemban bukan sekadar formalitas organisasi.
“Setelah dilantik, saya mengingatkan agar seluruh ketua DPD segera menjalankan program kerja di wilayah masing-masing dan mendukung program kerja presiden,” ujar Jufri Budiman di hadapan para kader dan tamu undangan.
Jufri mengingatkan pentingnya sinergi antara program kerja daerah dengan visi besar ketahanan pangan nasional. Menurutnya, amanah yang diberikan harus segera dieksekusi dan bersentuhan langsung dengan nasib para petani di lapangan.
Dalam orasinya, Don Muzakir menguraikan tantangan geografis sekaligus peluang besar yang dimiliki Kalimantan Utara. Ia mengakui wilayah ini memiliki bentang alam luas dengan aksesibilitas darat yang menantang, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk pasif.
“Di saat Anda tidak bergerak, di saat Anda setelah dilantik, Anda hanya duduk bersantai di kantor tanpa berbuat apa-apa, niscaya swasembada pangan yang kita harapkan di Kalimantan Utara ini tidak bisa terwujud,” tegasnya.
Don Muzakir menjabarkan potensi perkebunan, perikanan, dan pertanian di wilayah ini sangat luar biasa. Ia menuntut pengurus daerah bertindak sebagai panglima tempur di garis depan pertarungan kesejahteraan petani.
Don Muzakir memaparkan bahwa Tani Merdeka Indonesia memikul mandat langsung dari presiden sebagai dewan pembina. Organisasi ini bertindak sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi distribusi bantuan pertanian di lapangan.
“Jangan menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia menginstruksikan seluruh kader mengawal ketat penyaluran alat dan mesin pertanian serta bantuan benih. Langkah ini dinilai krusial agar bantuan tepat sasaran dan bebas dari praktik pungutan liar yang merugikan kelompok tani.
Seluruh struktur DPD, tingkat kecamatan, hingga kader di tingkat desa diminta terus bergerak dinamis. Mereka harus melakukan pendampingan kepada masyarakat dan mengidentifikasi komoditas unggulan setempat, baik itu tebu, kopi, kelapa dalam, maupun kacang mente.